Ketua Umum PSSI: Kami Tunggu Izin Polisi

Ketua Umum PSSI: Kami Tunggu Izin PolisiJakarta – Mudah ditebak, PSSI menunjukkan resistensi pada keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) soal rekomendasi Indonesia Super League (ISL).

Ketua umumnya, Djohar Arifin, menyebut kewenangan menentukan peserta kompetisi ada di tangan asosiasi, dan mereka juga lebih menunggu izin rekomendasi dari pihak kepolisian.

BOPI sudah mengeluarkan rekomendasi untuk ISL 2015, Rabu (1/4/2015). Hasilnya, Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dinyatakan tak lolos verifikasi karena masih bermasalah dengan legalitas klub. Keduanya dinyatakan tak bisa ikut kompetisi.

Sementara lima klub lain: Persela Lamongan, Gresik United, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya, dan Mitra Kukar, lolos dengan catatan.

Selaku operator ISL, PT Liga Indonesia sudah memberikan tanggapan. CEO PT Liga Joko Driyono menyebutkan bahwa ISL tak mungkin berjalan dengan peserta 16 klub.

Soal putusan BOPI itu, Djohar memberikan tanggapan. Dia menegaskan bahwa pihak di luar asosiasi tak mempunyai hak untuk menentukan jumlah peserta kompetisi.

“Yang menentukan sebuah klub berhak atau tidak ikut serta dalam sebuah kompetisi itu asosiasi, bukan PT Liga, atau orang di luar itu. Mekanismenya lewat rapat Komite Eksekutif, dan hasil rapat sudah memutuskan 18 klub,” kata Djohar saat ditemui pewarta di kantor PSSI kawasan Senayan, Jakarta.

“(Peserta ISL) tetap 18 klub. Tentu kami akan terus memproses kekurangan-kekurangannya,” sambungnya.

Djohar mengungkapkan bahwa saat ini izin untuk pertandingan pada tanggal 4 April mendatang sedang diurus. Ada enam laga di hari pertama ISL, di antaranya ada Persib Bandung melawan Semen Padang, Persipura Jayapura versus Perseru Serui, dan juga Arema kontra Persija Jakarta.

“Kami dari PSSI sedang menyusun langkah-langkah mengurus perizinan kepada polisi, soal kick-off tanggal 4 April mendatang di Jayapura, Malang, Bandung, dan Palembang. Dalam satu-dua hari ini, akan kami proses izinnya,” kata Djohar.

“Oleh karena itu kami sedang berusaha mengurus perizinan ke polisi, karena yang berhak mengeluarkan izin (keramaian) itu adalah polisi,” tambahnya.

Please like & share: